Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Presiden Jokowi Minta Pemda Belanjakan Rp 182 Triliun yang Mengendap di Perbankan

Presiden Jokowi Minta Pemda Belanjakan Rp 182 Triliun yang Mengendap di Perbankan

Instagram/@kemensetneg.ri
Presiden Joko Widodo meminta agar APBD provinsi, kabupaten, atau kota harus segera dibelanjakan. Presiden mengingatkan, masih ada Rp 182 triliun yang mengendap di perbankan pada Maret 2021. 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan rencana kerja pemerintah di tahun 2022 mendatang masih mengusung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural.

Satu di antara upaya dalam pemulihan ekonomi yakni mempercepat belanja pemerintah terutama berbagai bentuk bantuan sosial, padat karya, serta mendorong belanja masyarakat.

"Demand side harus diperbesar, permintaan harus diperbesar," kata Jokowi dalam pembukaan acara Musrenbang di Istana Negara hari Selasa 4 Mei 2021.

Terkait itu, Presiden meminta  APBD  provinsi, kabupaten, atau kota harus segera dibelanjakan. Presiden mengingatkan, masih ada Rp 182 triliun yang mengendap di perbankan Maret 2021 lalu.

"Seharusnya itu segera dibelanjakan untuk memperbesar sisi permintaan, sisi konsumsi," katanya.

Dalam pemulihan ekonomi tersebut, kata Presiden, pemerintah terus berupaya untuk membangkitkan industri yang terdampak Pandemi Covid-19 agar para pekerja dapat kembali bekerja.

Selain itu, katanya, Pemerintah juga melakukan reformasi struktural dengan menerbitkan UU Cipta Kerja.

"Semua Kementerian lembaga dan pemerintah daerah harus sinergis dalam melaksanakan dan memanfaatkan reformasi struktural ini, harus kita rencanakan sejak sekarang bahwa nilai tambah di sektor industri harus ditingkatkan, ketahanan pangan harus meningkat dan pemulihan sektor pariwisata harus berjalan dengan baik," katanya.

Presiden juga meminta jajarannya terus berupaya mendorong agar industri mulai bangkit sehingga para pekerja mulai bekerja, dan sisi permintaan domestik harus ditingkatkan. Tetapi semua itu harus dilakukan dengan protokol kesehatan ketat, tanpa tawar-menawar.

Sementara itu, reformasi struktural secara besar-besaran juga sudah dimulai dengan penetapan Undang-Undang Cipta Kerja.

Kepala Negara meminta agar semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sinergis melaksanakan dan memanfaatkan reformasi struktural ini.

"Harus kita rencanakan sejak sekarang bahwa nilai tambah di sektor industri harus ditingatkan, ketahanan pangan harus meningkat, dan pemulihan sektor pariwisata bisa berjalan baik," imbuhnya.

Menurut Presiden, Indonesia juga harus mendapatkan manfaat dari perkembangan dunia yang mengarah ke ekonomi hijau (green economy).

Sebagai salah satu paru-paru terbesar dunia, Indonesia juga harus bisa memperoleh manfaat besar dari hutan tropis dan hutan mangrove yang dimiliki.

"Oleh sebab itu, transformasi energi menuju energi baru dan terbarukan harus dimulai. Green economy, green technology, dan green product harus diperkuat agar kita bisa bersaing di pasar global," ujarnya.

Terkait hal tersebut, pemerintah telah merencanakan untuk membuat green industrial park yang rencananya akan disiapkan di Kalimantan Utara dengan memanfaatkan hydropower.

Pembangkit listrik tersebut akan menghasilkan energi hijau, baru terbarukan, yang akan disalurkan kepada kawasan industri hijau sehingga muncul produk-produk hijau dari sana. Menurut Presiden, hal tersebut merupakan kekuatan bangsa Indonesia ke depan.

"Kita juga mempunyai kekuatan di blue economy. Indonesia adalah negara terkaya dalam hal biodiversitas di laut," ungkapnya.

"Kita harus memanfaatkan secara bijak anugerah Tuhan ini, menyejahterakan rakyat, dengan tetap menjaga alam dan kerbelanjutan produksi. Sustainable blue economy menjadi agenda yang harus diprioritaskan di semua wilayah pantai yang kita miliki," paparnya.

Di penghujung arahannya, Presiden menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia harus inklusif.

Pertumbuhan ekonomi juga menjadi bagian penting bagi penyelesaian masalah-masalah tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs.

"Pertumbuhan ekonomi harus menjadi mesin bagi pemerataan pembangunan dan keadilan ekonomi baik antardaerah, antardesa, dengan kota. Pertumbuhan ekonomi harus meningkatkan kelas UMKM kita dan semakin mampu bersaing dengan produk-produk dari negara lain," tandasnya.

Turut hadir mendampingi Presiden di Istana Negara antara lain, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.