Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Novel Baswedan Sudah Dengar Informasi Mengenai Penyidik KPK yang Terancam Dipecat

Novel Baswedan Sudah Dengar Informasi Mengenai Penyidik KPK yang Terancam Dipecat
KOMPAS.COM/TATANG GURITNO
Novel Baswedan. Novel mengaku sudah mendengar informasi mengenai rencana pemecatan sejumlah penyidik KPK. 

(KPK) dikabarkan akan memecat 75 pegawainya. Di antara yang akan dipecat itu adalah para penyidik di lembaga pemberantasan korupsi tersebut.

Pemecatan terhadap para pegawai KPK ini merupakan buntut dari tes wawasan kebangsaan yang digelar oleh lembaga tersebut.

Tes tersebut merupakan bagian dari alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diatur dalam Undang-undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).

Beberapa sumber di internal KPK mengatakan mayoritas pegawai yang akan dipecat adalah penyidik senior di lembaga antikorupsi tersebut, termasuk Novel Baswedan. Novel pun mengaku sudah mendengar informasi itu.

”Iya benar, saya mendengar info tersebut,” kata Novel lewat pesan singkat, Senin 3 Mei 2021.

Selain Novel nama lain yang dikabarkan tidak lolos tes antara lain Ambarita Damanik, Budi Agung Nugroho, Andre Nainggolan, Budi Sukmo, Rizka Anungnata, Afief Julian Miftah, dan Iguh Sipurba.

Selain itu ada Marc Falentino, Praswad Nugraha, Harun Al Rasyid, Aulia Posteria, Riswin, termasuk Ketua Wadah Pegawai (WP) KPK, Yudi Purnomo.

Pelaksana tugas Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama BKN, Paryono mengatakan sejumlah lembaga dilibatkan dalam semua proses asesmen terhadap pegawai KPK itu, termasuk penilaian.

Sejumlah lembaga ikut terlibat dalam tes itu antara lain Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Intelejen Strategis (BAIS), hingga Dinas Psikologi Angakatan Darat (PsiAD).

Meski demikian, Paryono enggan menjelaskan lebih lanjut standar penilaian yang digunakan.

"Terkait pelaksanaan asesmen, ini tidak dilakukan sendiri oleh BKN tetapi bekerjasama dengan instansi seperti BIN, Dinas PsiAD, BNPT, BAIS tentu ada standarnya," kata Paryono lewat pesan singkat, Selasa 4 Mei 2021.

Tes wawasan kebangsaan para pegawai KPK itu berlangsung sejak Maret hingga 9 April 2021 lalu.

Tes ini merupakan konsekuensi dari revisi Undang-Undang KPK pada 2019. Hasil revisi itu mengharuskan seluruh pegawai KPK beralih status menjadi ASN. Selain itu, KPK dimasukkan dalam rumpun eksekutif.

Ketua KPK Firli Bahuri disebut-sebut sebagai sosok yang palinhg ngotot memecat puluhan pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan sebagai syarat alih status pegawai KPK menjadi ASN.

Padahal, menurut informasi dari sumber internal KPK, pemecatan itu tidak ada dalam peraturan manapun.

"Dalam rapim setelah TWK diterima KPK, Firli bersikeras memecat yang tidak lulus ASN, padahal sudah diperingati oleh pimpinan dan pejabat struktural yang lain bahwa tidak ada dasar memecat, kemudian juga dasar penilaian juga tidak ada indikator [yang] jelas," kata sumber tersebut.

Dalam rapat pimpinan, menurut sumber ini, Firli juga telah diingatkan akan citra lembaga jika pemecatan dilakukan. Pemecatan akan berimbas kepada kerja pemberantasan korupsi hingga nasib keluarga pegawai.

"Disampaikan juga bahwa bagaimana citra KPK main sembarang pecat, bagaimana perkara yang ditangani, bagaimana nasib pegawai dan keluarganya karena hanya dalam waktu sebulan sudah tidak kerja di KPK, bagaimana jika mereka menggugat," tuturnya.

Firli bantah

Ketua KPK  Firli Bahuri membantah tudingan itu. Ia menegaskan pimpinan lembaga antirasuah selalu berpegang teguh pada prinsip kolektif kolegial dalam mengeluarkan keputusan.

"Pimpinan KPK adalah kolektif kolegial, sifat kepemimpinan KPK adalah kolektif kolegial. Maknanya, semua keputusan diambil secara bulat dan tanggung jawab bersama oleh semua pimpinan KPK," ujar Firli melalui keterangan tertulis, Selasa 4 Mei 2021.

Firli juga membantah kabar yang menyebut bahwa dirinya merupakan satu-satunya pimpinan yang bersikeras memecat puluhan pegawai KPK dimaksud. "Jadi, saya tegaskan tidak ada pemaksaan kehendak," ujarnya.

Sementara Novel Baswedan mengaku heran ia dan rekan-rekannya tersebut tidak lolos tes. Ia menduga tes itu sesungguhnya menjadi bagian dari upaya menyingkirkan pegawai independen, di antaranya penyidik dan penyelidik yang diangkat oleh KPK.

"Secara akademis bagus, integritas tegak, banyak yang punya pengalaman bela negara, dan selama ini telah berbuat banyak untuk bangsa dan negara. Tapi dilecehkan dengan isu itu," kata Novel.

Sumber lain mengatakan rata-rata penyidik yang akan dipecat pernah menjadi kepala satuan tugas dalam penanganan sejumlah perkara korupsi kakap di KPK.

Perkara korupsi yang mereka tangani adalah kasus-kasus besar yang menyita perhatian publik, antara lain kasus suap terhadap anggota Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan yang menyeret Harun Masiku, kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang sekarang masih buron.

Kemudian kasus dugaan suap Bansos Covid-19 di Kementerian Sosial yang menjerat Juliari Batubara selaku Menteri Sosial. Sebagian lagi merupakan Tim Satgas kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster yang menjerat Edhy Prabowo selaku Menteri KP.

Kedua kasus tersebut menjerat dua pucuk kementeriannya yakni Juliari Batubara dan Edhy Prabowo sebagai tersangka. Kini keduanya tengah menjalani persidangan di PN Tipikor Jakarta Pusat.

Sementara di kasus suap penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju oleh Walkot Tanjungbalai M Syahrial, seorang penyidiknya adalah Yudi Purnomo.

Kasus ini mulai menyeret Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin yang sudah dicegah ke luar negeri dan digeledah kediamannya.

Hal-hal di atas senada dengan apa yang disampaikan oleh mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) yang mengatakan apabila kabar pemecatan itu benar, adalah suatu langkah yang aneh. Sebab, kata dia, banyak penyidik-penyidik tersebut tengah mengusut perkara besar.

"Kasus suap Bansos Covid-19, Suap Ekspor Benur, e-KTP, Suap Tanjung Balai, kasus bos batubara yang jadi DPO, kasus mafia hukum di pengadilan dan juga penyuapan penyidik KPK yang mulai menyinggung pimpinan parlemen dan salah satu komisioner KPK. Apakah ini, salah satu misi dan sasaran 'penghancuran' KPK?" kata BW dalam keterangannya, Selasa 4 Mei 2021.

mantan Ketua KPK Busyro Muqoddas juga menilai para penyidik itu merupakan tulang punggung KPK hingga saat ini.

"Sebagian besar saya kenali 10 tahun yang lalu, mereka itu tulang punggung pegawai KPK yang teruji bobot moral dan profesional yang super independen. Ada beberapa yang mantan polisi aktif yang mundur dan seizin Kapolri saat itu untuk memilih berhikmat di KPK. Mereka memilih alih status dan alih fungsi dari potensi jenderal di mabes pindah ke KPK," papar Busyro.

Adapun Sekjen KPK Cahya H Hareffa menegaskan hasil tes wawasan kebangsaan dalam alih status pegawai menjadi ASN belum dibuka setelah diterima dari BKN pada 27 April 2021. Sehingga belum diketahui siapa saja pegawai KPK yang lolos dan tidak.

Hasil tes tersebut merupakan penilaian terhadap 1.349 pegawai KPK yang telah ikuti tes asesmen. Hasil tes, kata dia, segera dibuka ke publik sebagai bentuk transparansi.