Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

HEADLINE NEWSPemerintah Izinkan Mudik, Ini Syaratnya

 


Pemerintah memang melarang aktivitas mudik. Larangan keras itu bagi mudik antarprovinsi. Sebaliknya mudik antarkabupaten di Sultra sedikit longgar. Hanya saja, prosedurnya sedikit ribet. Pemudik harus memenuhi beberapa syarat dokumen.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sultra, Hado Hasina Provinsi Sultra mengatakan pengawasan mudik lebaran antarkabupaten dan kota di Sultra akan diperketat. Upaya ini demi menjaga Sultra dari penyebaran Covid-19 saat lebaran nanti. Hal itu sesuai surat edaran Satgas Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021.

Namun aturan itu sedikit longgar jika mudik antarkabupaten dalam provinsi di Sultra.
Bagi masyarakat yang tetap hendak mudik lebaran antarkabupaten dan kota di Sultra dengan alasan tertentu harus memiliki rekomendasi surat jalan dari kelurahan dan tentunya menunjukkan bukti rapid test antigen sebagai syarat bebas dari Covid-19. Tapi hal tersebut tidak dengan pemudik antar provinsi.

“Tentu perjalanan orang antarkabupaten dan kota di Sultra tetap diberi izin asal memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Lagipula larangan mudik ini demi kebaikan bersama sehingga tidak ada lagi klaster baru Covid-19,” ujar Hado Hasina.

Dalam waktu dekat, surat edaran gubernur akan keluar tentang pelarangan mudik di Sultra. Terkait kebijakan itu, Hado Hasina mengaku sudah rapat bersama instansi terkait. Dishub Sultra melakukan pengendalian angkutan penyeberangan orang dengan sarana angkutan melalui syarat yang telah ditetapkan.

“Untuk sarana angkutan transportasi darat dan laut di Sultra tetap beroperasi seperti bus Damri dan kapal laut. Hal ini demi pemenuhan logistik antarkabupaten dan kota. Terlebih saat mendekati hari raya idul fitri dan sesudah lebaran, masyarajat membutuhkan logistik untuk pemenuhan kebutuhan hidup,” ungkap Hado.

Menjelang hari raya, Dishub Sultra bersama instansi terkait akan mengawasi prokes di titik penyeberangan darat dan laut. “Di pelabuhan ada posko terpadu yang dilengkapi petugas kesehatan dan Jasa Raharja. Upaya ini untuk memastikan upaya memperketat angkutan orang saat mudik lebaran nanti. Bakal ada syarat-syarat yang harus dipenuhi bila ingin menyeberang antarkabupaten dan kota, “bebernya

Sementara itu, Kepala Balai Pengelolaan Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XVIII Sultra, Benny Nurdin Yusuf mengatakan, Kemenhub menerbitkan Permenhub Nomor 13 Tahun 2021 tentang pengendalian transportasi selama masa Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021 dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19. Pengendalian moda transportasi ini berlaku 6-17 Mei 2021.

Pengawasan transportasi umum darat dan kendaraan pribadi bakal diperketat. Penumpang transportasi umum harus tes acak rapid tes antigen atau tes GeNose C19 apabila diperlukan satgas Covid daerah. Untuk pemudik kendaraan pribadi, wajib swab atau rapid antigen maksimal 1 kali 24 jam sebelum keberangkatan.

Merujuk aturan itu, akan memperketat perjalanan orang sebelum dan pascamudik lebaran. “Bahkan terkait larangan mudik, kita juga akan perketat disetiap simpul yang ada. Tetapi untuk transportasi barang dan logistik tetap berjalan seperti biasa,” ujar Benny Nurdin Yusuf.

Benny menjelaskan angkutan darat yang dilarang pada masa pemberlakuan aturan ini yaitu kendaraan bermotor umum dengan jenis mobil bus dan mobil penumpang, kendaraan bermotor perseorangan dan jenis mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan bermotor, serta kapal angkutan sungai, danau dan penyeberangan.

Pengecualian diberlakukan bagi kendaraan pimpinan lembaga tinggi negara, kendaraan dinas operasional berpelat dinas TNI atau Polri, kendaraan pemadam kebakaran, ambulan, mobil jenazah, dan angkutan barang dengan tidak membawa penumpang. “Aturan ini tentu kita berlakukan di Sultra. Bila masyarakat melanggar, tentu ada sanksi,” pungkas Benny. (rah/b)

Transportasi Logistik Tetap Beroperasi