Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

HEADLINE NEWSNekat Mudik, Sanksi Menanti!

  


Hari raya Idul Fitri 1442 hijriah sekira 12 hari lagi. Pemerintah melarang warga mudik lebaran. Aturan larangan mudik tertuang dalam addendum surat edaran Satgas Covid-19 nomor 13 tahun 2021 tentang peniadaan mudik hari raya Idul Fitri tahun 2021. Bagi pemudik nekat melanggar regulasi itu, maka siap-siap saja diganjar sanksi.

Pelanggar surat edaran akan dikenakan sanksi denda, sanksi sosial, kurungan dan/atau pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Addendum surat edaran itu juga adalah mengatur pengetatan persyaratan Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) selama H-14 peniadaan mudik (22 April – 5 Mei 2021) dan H+7 peniadaan mudik (18 Mei – 24 Mei 2021). Warga yang nekat mudik diadang prosedur yang ribet. (lihat grafis).

Guna menyamakan visi, persepsi dan pola tindak, Polda Sultra bersama Forkopimda memastikan lebaran tahun ini berjalan aman dan kondusif. Kapolda Sultra, Irjen Pol Yan Sultra Indrajaya menyebutkan, pengawasan aturan larangan mudik dan antisipasi penyebaran Covid-19 menjadi atensi sejak dua tahun belakangan ini. Berkaca dari pengalaman lebaran tahun 2020.

“Larangan mudik lebaran Hari Raya Idul Fitri 1442 tahun ini karena pandemi Covid-19 belum berakhir. Pemudik orang tanpa gejala (OTG) bisa saja menularkan kepada keluarga di kampung halaman dan dapat berakibat fatal, maka mudik sangat berisiko,” kata Irjen Yan Sultra saat memimpin rakor Pengamanan (PAM) Idul Fitri di masa pandemi covid-19 di Aula Dachara Polda Sultra, Kamis (29/4).

Kapolda Sultra, Irjen Pol Yan Sultra Indrajaya (kiri, di podium) memaparkan materi pokok terkaiat pengamanan Idul Fitri 1442 H tahun 2021 di masa pandemi Covid-19 dalam rapat koordinasi lintas sektoral di Mapolda Sultra, Kamis (29/4) kemarin. Turut hadir, Sekda Provinsi Sultra, Hj.Nur Endang Abbas (duduk, berhijab) mewakili Gubernur Sultra.

Belajar dari tahun sebelumnya, meski dilarang, masih saja ada masyarakat yang “bandel”. Maka dari itu, persiapan tahun ini harus lebih ditingkatkan lagi. “Berada pada situasi pandemi, kita semua harus mampu memberikan jaminan rasa aman kepada masyarakat. Agar mudik tidak menjadi klaster baru,” ungkapnya.

Beberapa potensi ancaman dan gangguan kamtibmas masih menjadi tantangan yang harus diselesaikan. Kapolda Irjen Yan Sultra menekankan jajarannya agar seluruh personel mengantisipasi kasus menonjol supaya tidak meningkat dan menimbulkan kontijensi. “Agar berkoordinasi dengan Satgas Covid-19. Selain itu, memastikan tidak terjadi aksi sweeping oleh ormas tertentu dan menjamin ketersediaan bahan pokok,” instruksi Kapolda.

Direktur Ditlantas Polda Sultra, Kombes Pol Rahmanto Sujudi melalui Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda Sultra, AKBP Jarwadi mengatakan pelarangan mudik merujuk pada surat addendum yang diteken Kepala Satgas Covid-19 nasional untuk melindungi masyarakat dari penyebaran pandemi covid-19.

“Larangan mudik di perketat, baik antarprovinsi, kabupaten atau kota. Namun jika ada kebijakan dari pemerintah daerah, utamanya Pemprov, kami siap berkoordinasi,” ungkapnya.

Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, Hj.Nur Endang Abas yang mewakili Gubernur Sultra Ali Mazi mengapresiasi seluruh pihak atas dedikasinya dan terus berjuang tanpa henti dan tanpa pamrih menekan penyebaran pandemi covid-19 di Sultra. “Ancaman tindak kriminal dapat diantisipasi dan mendapatkan solusi. Ini demi masyarakat Sultra untuk dapat merayakan idul fitri dengan aman dan lancar,” ujarnya.

Berjuang Tanpa Pamrih Menekan Penyebaran Covid-19