Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Berbeda dengan 2020, Presiden Hingga Menteri Dapat THR Tahun Ini

 

Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan, THR yang disiapkan di dalam APBN tahun ini jumlahnya mencapai sebesar Rp30,8 triliun.

Pemerintah Jokowi-Ma'ruf memastikan pembayaran THR (Tunjangan Hari Raya) untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI, Polri dan pensiunan akan dimulai H-10 hingga H-5 Idul Fitri 2021. Sama seperti tahun lalu, THR PNS ini hanya meliputi gaji pokok dan tunjangan melekat, tanpa tunjangan kinerja.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan, THR yang disiapkan di dalam APBN tahun ini jumlahnya mencapai sebesar Rp30,8 triliun. Jumlah ini terdiri untuk Kementerian dan Lembaga ASN, TNI, Polri, sebesar Rp7 triliun, untuk ASN daerah atau PNS daerah dan PPPK dialokasikan sebesar Rp14,8 triliun, dan untuk para pensiunan dialokasikan sebesar Rp9 triliun.

"Arahan bapak presiden terus mendukung pemulihan ekonomi, penanganan Covid-19, dan tetap memberikan hak ASN, TNI, Polri untuk THR meskipun tidak dalam meliputi tunjangan kinerjanya, hanya gaji pokok dan tunjangan melekat," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers pada Kamis (29/4).

THR tahun ini memang beda jika dibandingkan 2020. Pada 2021 pemberian THR kembali menyasar eselon I dan II, hingga pejabat negara termasuk Presiden, para Menteri hingga Anggota DPR.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 42/PMK.05/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian THR dikecualikan kepada PNS, TNI dan Polri yang sedang cuti di luar tanggungan negara atau sedang ditugaskan di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

"Jadi sesuai penjelasan Presiden Jokowi, semua aparat negara dan pensiunan akan menerima (THR)," ujar Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Rahayu Puspasari, saat dikonfirmasi merdeka.com.

Tahun 2020 Lalu

Seperti diketahui, pada 2020 pemerintah memastikan bahwa presiden, wakil presiden, bersama dengan para menteri tidak akan mendapatkan tunjangan hari raya (THR) di tahun ini. Keputusan ini juga berlaku bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

"Untuk presiden, wapres, menteri, (anggota) DPR DPD, tidak dapat THR dengan keputusan tersebut," kata dia dalam video conference di Jakarta, Selasa (14/4).

Kendati begitu, THR bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI serta Polri akan tetap diberikan. THR juga tidak akan diberikan bagi ASN golongan I dan II. Sementara, golongan III ke bawah akan tetap mendapatkan THR.

"Sesuai instruksi presiden, THR seluruh pejabat negara, eselon I dan II tidak dibayarkan. Namun seluruh ASN, TNI, POLRI dan lain-lain untuk eselon III ke bawah atau pejabat negara setara eselon III ke bawah tetap dibayar," jelas dia.